KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI

Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang sering dikenal dengan SPPA, lalu apa yang dimaksud dengan system peradilan pidana anak atau SPPA tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalan pidana. Dalam pengertian tersebut tercantum anak yang berhadapan dengan hukum, lalu apa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum.
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam pengertian anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dikatakan salah satunya adalah anak yang berkonflik dengan  hukum, lalu siapa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kemudian apa sesungguhnya yang menjadi substansi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan Pidana Anak. Substansi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terdiri dari ; pertama substansi dari undang-undang system peradilan pidana anak, pertama

mengatur mengenai keadilan restorative, kemudian yang kedua mengatur mengenai diversi, dan yang ketiga mengatur penempatan anak yang menjalani proses peradilan. Kemudian pengertian dari keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana denan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kemudian apa yang dimaksud dengan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7). Adapun tujuan dari diversi ini adalah pertama untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, kemudian untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, kemudian untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lalu kapan diversi dimulai, diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Apabila penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban upaya diversi, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Pasal 96).

Jadi ketika penyidik, penuntut  umum, hakim tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan diversi dengan ketentuan yang berlaku, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Lalu bagaimana ketentuan diversi, ketentuan diversi yaitu pertama ; anak telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun ini ketentuan yang pertama, kemudian yang kedua ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kemudian kesepakatan diversi ini harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimal provinsi setempat. Jadi ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak hanya  berupa pelanggaran, kemudian tindak pidananya ringan yaitu ancaman pidananya dibawah 3 (tiga) bulan, kemudian tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian akibat dari perbuatan korban tidak lebih dari  nilai upah minimum provinsi, maka tidak perlu ada persetujuan dari korban.

Contoh kasus ketika anak melakukan pembunuhan yaitu telah melakukan kejahatan terhadap nyawa orang dikenakan pasal misalkan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun, maka secara otomatis tidak dapat diupayakan diversi karena ancaman pidananya melebihi dari 7 (tujuh) tahun. Kemudian contoh yang kedua anak melakukan penghancuran atau pengrusakan barang milik orang lain, maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan Pasal 406 dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun atau dengan maksimal Rp. 4.500,- (emat ribu lima ratus rupiah) jika dikonversi 4.500,- menjadi 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan diversi anak berhak mendapatkan upaya diversi karena ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun. Kemudian contoh yang ketiga anak melakukan pencurian, pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan Pasal 362 yaitu dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, maka secara otomatis masuk ke dalam ketentuan diversi, karena ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun. Jadi saya ulangi bahwa ketentuan diversi pertama ; anak telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, kemudian ketentuan diversi yang kedua yaitu ancaman pidana yang dijatuhkan itu dibawah 7 (tujuh) tahun, jadi ancaman pidananya  di bawa 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Jadi ketika ada anak yang melakukan pencurian misalkan anak melakukan pencurian sebuah sepeda dengan harga misalkan Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dan anak masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka ketentuannya dapat diupayakan diversi, pertama pencurian dapat dikenakan Pasal 362 dengan ancaman pidana maksimal  5 (lima) tahun dan kedua masih di bawah umur masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dan diatas 12 (dua belas) tahun, kemudian bukan merupakan pengulangan tindak pidana, inilah ketentuan dari upaya diversi. Kemudian bagaimana jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan  atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Apabila proses diversi tidak tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Jika proses pidana anak dilanjutkan maka ada kemungkinan anak dijatuhi hukuman pidana atau dikenai tindakan, akan tetapi yang perlu diketahui bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.