PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melali prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah

Permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia diajukan secara tertulis dengan di tandatangani oleh Sekretaris Jenderal/nama lain atau pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan dengan memuat ;

• pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substandi dan/atau prosedur
• lampiran analisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau dengan putusan pengadilan. 

Permohonan pengundangan disampaikan secara langsung kepada petugas yang ditunjuk disertai dengan ;

• 2 (dua) naskah asli (naskah diketik dengan jenis huruf Bookman Oldstyle, ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas F4
• 1 (satu) soft copy naskah asli
• 1 (satu) fotokopi naskah asli 

Permohonan pengundangan yang telah diajukan, dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang meliputi ;

• pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan ; 

          - surat pengajuan permohonan pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah serta
            diterapkan cap dinas jabatan
          - tanda tangan basah dalam naskah asli peraturan perundang-undangan
          - jumlah naskah asli
          - kesesuaian format naskah asli dan soft copy naskah asli

• pemeriksaan kesesuaian antara naskah asli dengan soft copy naskah asli
• pemeriksaan naskah asli dan soft copy naskah asli sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
• pemeriksaan terhadap substansi dan prosedur ; lampiran analisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau putusan pengadilan.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan pengundangan  terdapat permasalahan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan klarifikasi kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan juga dapat mengundang kementerian/lembaga, pihak terkait, dan/atau tenaga ahli untuk mendapatkan masukan dan melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau putusan pengadilan.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat permasalahan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan ;

• Penyampaian naskah asli peraturan perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negera Republik Indonesia dan tambahan lembar negara Republik Indonesia kepada Menteri untuk memperoleh tanda tagnan
• Penandatanganan naskah asli peraturan perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi ;

1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang  berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.